Ternyata lebih gampang membangun gedung yang terbakar katimbang menangkap pembakarnya. Itulah yang dialami Pemerintah Kota Semarang yang telah meresmikan Gedung Setda belum lama ini. Rp 11,7 miliar dihabiskan untuk biaya renovasi. Sekitar 100 perajin dari Jepara didatangkan untuk menggarap ukiran kayunya. Sementara si pembakar entah sembunyi di mana. Pemkot telah menyerahkan urusannya pada polisi, polisi menyerahkan pada kejaksaan dan Kepala Kejaksaan mengaku belum banyak tahu karena ia adalah pejabat baru.
Fakta di atas bisa mengundang berbagai penafsiran. Tapi salah satu yang menarik ialah tentang tafsir yang menunjukkan betapa dalam kemiskinan pun kita lebih bersemangat membangun katimbang mencegah perusak pembangunan. Lebih gampang mengganti lampu-pampu taman yang pecah katimbang menangkap pemecahnya. Lebih baik mengaspal jalan kembali katimbang mencegah penggalian lobang yang bisa terjadi setiap kali.
Jalan pikiran kita dalam memecahkan masalah tampaknya memang lebih suka "berpikir ke depan" katimbang mengusut hal-hal yang ada di belakang. Maka jika publik mempersoalkan pemasangan papan reklame di kawasan terlarang, seorang pejabat bisa berkata: "Sudahlah kenapa harus dibesarkan-besarkan. Mari kita berpikir saja soal masa depan."
Jika penggalian harta karun kemudian memancing keributan, seorang petinggi bisa mengatakan: "Yang bersangkutan sudah dimarahi habis-habisan. Sudah minta maaf. Maka sudahlah." Jika seorang kedapatan korupsi dan publik ramai-ramai meminta keadilan hukum, seorang tokoh penting bisa berkata: "Kenapa pula harus ada hukuman. Toh duitnya sudah dikembalikan."
Kita seperti manusia yang diprogram hanya untuk bergerak maju dan berpikiran maju. Artinya, jika seorang pejabat tengah berkuasa, yang menyita pikirannya bukan program pembangunan secara terpadu, melainkan pembangunan menurut kepentinganku dan mumpung masih dalam periodeku. Soal kerepotan periode di belakangku bukan urusanku. Maka wajar jika hasil pembangunan bisa demikian ruwet.
Ada cukup bukti tentang kebijakan yang terbukti keliru. Ada tempat rekreasi yang dibuat hanya untuk tidak laku. Ada kebun binatang yang dipindah lokasi hanya untuk mati suri. Ada tebing-tebing dikepras yang membuat dataran tak memiliki tekstur tanah lagi. Ada restoran yang didirikan di atas ruang publik. Ada lapangan yang telah membawa kegembiraan dijual untuk lokasi bangunan....
Semua jenis kebijakan itu adalah indikasi betapa bersemangat kita ini dalam memikirkan masa depan: masa depan kita sendiri. Semangat itu bahkan telah melebar begitu jauh sampai ke sopir-sopir angkutan yang bisa berhenti dan ngetem sembarangan tak peduli bikin macet jalan. Sampai ke pedagang kaki lima yang menggasak trotoar dan merugikan para pejalan kaki. Sampai ke para pengusaha yang berhasil mengeruk kredit raksasa untuk dibikin macet secara sengaja. Sampai ke pemilik bank yang membobol banknya sendiri untuk dilarikan ke luar negeri....
Semua dari kita ternyata adalah pemikir masa depan yang hebat: masa depan kita sendiri. Maka terjadilah tabrakan kepentingan yang begitu hebat dengan akibat yang jelas: kebangkrutan Indonesia. Sementara dalam situasi bangkrut begini pembelaan atas diri sendiri itu terus saja berlanjut. Solar kembali langka karena punya potensi diselundupkan ke luar negeri dan dijual ilegal ke pihak industri. Makin tampak segar sayur-mayur Indonesia justru makin menakutkan karena dugaan banyaknya olesan pestisida.
Kita benar-benar manusia yang begitu mandiri karena di luar diri sendiri dianggap tak ada kepentingan lain lagi. Itulah kenapa di masa sulit, kita masih sempat membakar bendera tetangga dan merobohkan pagar kedutaaanya segala.
Tindakan ini sangat bisa dimengerti karena prioritas kita memang serba kepada diri sendiri. Maka demi menyalurkan kemarahan ini kita bisa menganggap remeh risiko bahwa orang lain juga bisa ganti membakar bendera, ganti bisa menganiaya dan mengangkat senjata. Perkara akibat dari ini semua akan timbul kerusakan hebat, apalah yang aneh dari kerusakan toh sudah sejak lama kita biasa melakukannya.
Maka ketersingungan diri sendiri ini harus dipertajam sedemikian rupa. Bahwa hukuman cambuk atas TKI itu memang tidak manusiawi. Maklum, kita adalah bangsa yang punya banyak cadangan kemanusiaan. Terbukti untuk menangkap seorang buron saja bisa butuh waktu demikan lama karena rasa tak tega. Mengadili kasus korupsi memang harus hati-hati karena tak enak hati. Apapun bentuk kesalahan seseorang harus segera mendapat pengampunan jika permintaan maaf sudah dilontarkan. Sebesar apapun sebuah masalah harus segera dikecilkan lewat anjuran "jangan dibesar-besarkan".
Sungguh mengagumkan cara kita mengabaikan masa silam. Itulah kenapa dunia hukum kita terkenal sangat lambat karena hukum memang selalu mengurus masa silam. Pengggerak hukum semacam itu logis jika kehilangan interes karena pikirannya memang selalu tersita ke masa depan: masa depannya sendiri. Akibatnya ada pemutus keadilan malah bisa ganti diadili, diusut kekayaannya, terancam dipecat atau minimal dimutasi karena diduga melakukan perbuatan tercela.
Tapi kalau mau tegas, pengadil yang mengadili petugas keadilan itu juga harus diadili karena memberi fatwa pengadilan yang tidak adil. Pengertian "melakukan perbuatan tercela" itu adalah kesalahan yang sangat tidak jelas bentuknya. Dan ketidakjelasan ini bisa saja disengaja sepanjang yang menjadi alasan memang demi nama baik korps sendiri, demi toleransi kolega sendiri. Jadi, kata "sendiri" itu begitu hebat perannya hingga bisa membuat orang lain tidak ada dan kepentingannya boleh dirusak begitu saja. (03)
Sumber: http://priegs.blogspot.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar